Balai Desa Banyukambang Kabupaten Madiun.
Balai Desa Banyukambang Kabupaten Madiun.

Meski pandemi Covid-19 masih berlangsung, program sertifikasi tanah masyarakat masih terus berjalan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Badan Pertanahan pada 2020 menggelar Program Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di 75 desa di 15 kecamatan, termasuk di Desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri.

Total ada kuota 550 sertifikat PTSL di desa tersebut. Setiap warga yang mengikuti program PTSL hanya dikenai biaya Rp 150 ribu.

Baca Juga : Meski Pandemi Covid-19, Pajak Daerah Pemkab Malang Diprediksi Surplus

Kepala Desa Banyukambang Tukiran mengungkapkan bahwa nominal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun nomor 2A tahun 2019. "Uang Rp 150 ribu itu sudah sangat cukup untuk keperluan Program PTSL seperti beli meterai, patok tanah dan konsumsi Pokmas. Saya tidak mau lagi membebani warga," ungkapnya.

Meski tergolong murah, lanjut Tukiran, masyarakat masih ada yang ragu untuk mengurus sertifikat tanahnya. "Masyarakat dulu pernah ada yang tidak percaya hanya dengan Rp 150 ribu apa bisa jadi sertifikatnya. Tetapi setelah berjalannya progam ini, akhirnya mereka percaya sertifikat mereka bisa jadi," jelasnya.

Antusias warga mengikuti PTSL pun relatif baik. Hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, total ada 532 pendaftar dari kuota 550. "Dan saya berterima kasih PTSL ini sangat membantu warga yang kurang mampu untuk mendapatkan hak atas tanahnya. Kita menginginkan masyarakat mendapatkan kemudahan untuk bisa mendapatkan hak mereka dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya," sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Madiun Dzakiyul Fikri meminta masyarakat untuk melapor jika dalam sertifikasi tanah program PTSL dikenai biaya lebih tinggi dari ketentuan. Permintaan itu disampaikannya pada Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jiwan, Selasa (17/3/2020) silam.

Dzakiyul mengimbau masyarakat untuk tidak menggubris jika ada biaya yang terlalu mahal. Pasalnya, biaya pengurusan tanah melalui PTSL setinggi-tingginya hanya Rp 400 ribu.

Baca Juga : Meski Pandemi Covid-19, Pajak Daerah Pemkab Malang Diprediksi Surplus

Di lapangan, variasi biaya keikutsertaan PTSL rupanya bervariasi. Salah satu warga Desa Pucangrejo, ZL pada MadiunTIMES menuturkan biaya pengurusan sertifikat program PTSL ini sebesar Rp 400 ribu.

Namun, ZL menyebut bahwa besaran biaya tersebut tidak pernah disosialisasikan sebelumnya. "Seluruh peserta PTSL ini tidak semuanya mengetahui sosialisasi dari pemerintah desa," ujar ZL.