JATIMTIMES - Penonaktifan massal kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan memicu keresahan di Kabupaten Lamongan.
Menanggapi hal ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan mendatangi Dinas Sosial setempat untuk mempertanyakan validitas data warga tidak mampu yang kini kesulitan mengakses layanan kesehatan, Jumat (13/2/2026).
Baca Juga : 4 Shio Paling Beruntung di Hari Valentine 2026, Siap-Siap Dapat Kejutan Manis dari Orang Tersayang
Bidang Hikmah Politik IMM Lamongan, Achmad Aldiansyah Firdaus, menyatakan keprihatinannya terhadap banyaknya warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5, namun status BPJS-nya justru tidak aktif.
"Kami menjumpai adanya pasien yang harus pulang dari fasilitas kesehatan karena BPJS-nya dinonaktifkan. Pasien tersebut tidak punya biaya. Ini sangat miris, apalagi penyakit tidak bisa menunggu masa reaktivasi yang memakan waktu," ujar Aldiansyah.
IMM menyayangkan kebijakan penonaktifan massal yang dinilai kurang mempertimbangkan verifikasi lapangan secara mendalam oleh pihak terkait. Pihaknya mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan dan DPRD untuk segera mencari solusi agar pelayanan rumah sakit tetap berjalan bagi warga yang sedang dalam proses reaktivasi data di Dinas Sosial.
"Kami akan terus melakukan follow up ke pelayanan publik. Kami juga menyuarakan ke DPRD dan Pemkab agar rumah sakit tetap menerima pasien dalam masa reaktivasi. Jangan sampai urusan administratif menghambat hak hidup warga," tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Lamongan Galih Yanuar, menyambut positif aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa. Ia mengonfirmasi angka kepesertaan yang saat ini sedang dalam status nonaktif.
"Kami menyambut positif aksi ini dan berjalan lancar. Terkait dengan pengurusan PBI-JKN, kami akan berusaha selalu ada untuk masyarakat Kabupaten Lamongan," ungkap Yanuar.
Berdasarkan data yang dipaparkan Galih, tercatat kondisi kepesertaan sebagai berikut. Total Keseluruhan Peserta PIB JKN Lamongan sebanyak 577.216 jiwa. Status Nonaktif sebanyak 52.438 jiwa, daftar tunggu reaktivasi per 13 Februari sebangak 23.777 jiwa.
Baca Juga : BPJS Kesehatan Jelaskan Cara Pemulihan Usai 126.034 Penerima PBI-JK di Malang Raya Dinonaktifkan
Yanuar memastikan bahwa Dinas Sosial Lamongan akan terus mengawal proses pengurusan data ini agar warga yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan dapat segera terlayani kembali.
"Kami menyambut baik beberapa informasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Ke depan, fokus kami adalah memastikan pelayanan terkait PBI-JKN ini berjalan maksimal bagi masyarakat," tambahnya.
Ia juga menjelaskan, guna mempermudah pelayanan, Dinas Sosila Lamongan telah memangkas birokrasi sehingga warga tidak perlu lagi mengantre di kantor Dinas Sosial. Proses reaktivasi kini dapat diselesaikan di tingkat kelurahan atau desa.
"Untuk reaktivasi, warga cukup menunjukkan Kartu Keluarga (KK), Surat Jaminan Kesehatan, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di kantor desa atau kelurahan masing-masing," tutupnya.
