JATIMTIMES – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyoroti potensi risiko terhadap APBD dalam rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp300 miliar kepada PT Jamkrida Jatim (Perseroda). Fraksi Gerindra meminta Pemprov Jatim memberikan penjelasan komprehensif agar tambahan modal tersebut tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Hartono menegaskan bahwa penyertaan modal daerah harus dikaji secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi legalitas formal, tetapi juga urgensi dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi Jatim.

Baca Juga : Soal Tambahan Modal Jamkrida, Fraksi PPP–PSI DPRD Jatim Desak Kajian Mendalam

“Penyertaan modal daerah tidak hanya dilihat dari sisi legalitas, namun juga dari segi urgensinya bagi perekonomian daerah yang saat ini tengah menghadapi tantangan besar, seperti tingginya angka pengangguran dan ketergantungan terhadap sektor formal yang belum optimal,” ujar Hartono.

Ia menekankan pentingnya evaluasi mendalam agar kebijakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap keuangan daerah di masa mendatang.

“Penyertaan modal ini harus diiringi dengan evaluasi yang mendalam mengenai potensi jangka panjang dan imbal hasil yang akan diperoleh daerah, agar tidak menjadi beban bagi keuangan daerah di masa depan,” lanjutnya.

Fraksi Gerindra secara khusus menyoroti posisi gearing ratio PT Jamkrida Jawa Timur yang disebut telah mencapai 35 kali dan mendekati batas maksimum regulatif.

“Mengingat bahwa PT Jamkrida Jatim telah mencapai angka gearing ratio sebesar 35 kali, yang hampir mendekati batas maksimum yang diperbolehkan oleh Peraturan OJK, bagaimana Pemprov Jatim memastikan bahwa penambahan modal ini tidak akan membebani keuangan daerah dalam jangka panjang?” katanya.

Selain persoalan rasio tersebut, Fraksi juga mempertanyakan kesiapan manajemen risiko perusahaan jika tambahan modal disetujui.

“Apakah PT Jamkrida Jawa Timur memiliki strategi yang jelas untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan usaha dan pengelolaan risiko penjaminan, agar tidak terjadi pengelolaan yang berisiko tinggi terhadap keuangan daerah?” ujarnya.

Gerindra meminta agar penjaminan kredit benar-benar memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM.

“Bagaimana langkah konkret yang diambil oleh PT Jamkrida Jatim untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan kepada UMKM melalui penjaminan kredit benar-benar dapat memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, bukan sekedar memenuhi target kuantitatif?” tanya Hartono.

Fraksi juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan dana publik.

“Bagaimana Pemprov Jatim berencana untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana penyertaan modal ini, agar publik dan stakeholder dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?” lanjutnya.

Tak hanya itu, Fraksi Gerindra menyinggung aspek biaya peluang serta proyeksi kenaikan cost of equity.

Baca Juga : Fly High and Stay Grounded, Fakultas Vokasi UB Soroti Krisis Mentalitas Global Generasi Muda

“Apakah ada kajian lebih lanjut terkait biaya peluang penggunaan dana publik ini, khususnya jika melihat hasil proyeksi keuangan yang menunjukkan kenaikan cost of equity menjadi lebih tinggi daripada bunga deposito?” ujarnya.

Selain itu, Fraksi mempertanyakan efektivitas mekanisme evaluasi penjaminan UMKM agar tepat sasaran.

“Apakah PT Jamkrida Jawa Timur memiliki mekanisme evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa penjaminan yang dilakukan benar-benar menyentuh sektor-sektor UMKM yang paling membutuhkan?” katanya.

Fraksi juga meminta kepastian bahwa kebijakan ini tidak mengganggu prioritas belanja publik lainnya.

“Apakah ada jaminan bahwa peningkatan kapasitas penjaminan ini tidak akan mengganggu kewajiban Pemprov Jatim untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti infrastruktur dan pelayanan publik?” ujarnya.

Fraksi Gerindra pun meminta penjelasan rinci mengenai tahapan dan mekanisme pencairan tambahan modal Rp300 miliar, terlebih sebelumnya telah disetujui tambahan modal untuk PT BPR Jatim sebesar Rp500 miliar.

“Seandainya penambahan modal sebesar Rp300 miliar memang diperlukan, kami ingin mendapatkan penjelasan rinci mengenai tahapan yang akan dilalui serta mekanisme pencairannya, agar tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan,” tegas Hartono.