JATIMTIMES - Pemerintah tengah mengkaji kebijakan baru terkait pola kerja fleksibel usai Lebaran 2026. Salah satu opsi yang disiapkan adalah penerapan work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan, baik untuk aparatur sipil negara (ASN) maupun sektor swasta.
Rencana ini mencuat dalam rapat yang dipimpin Prabowo Subianto bersama jajaran menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Baca Juga : THR Anak Cepat Habis? Ini Cara Mengatur Angpau Lebaran Anak Menurut Psikolog dan Perencana Keuangan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya efisiensi, terutama di tengah kenaikan harga minyak dunia yang dipengaruhi konflik geopolitik di Timur Tengah.
"Kemudian yang terakhir terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja. Akan dibuka fleksibilitas untuk work from home satu hari dalam 5 hari kerja," kata Airlangga, Jumat (20/3/2026).
Airlangga menjelaskan, kebijakan ini tidak hanya menyasar ASN. Pemerintah juga berharap perusahaan swasta hingga pemerintah daerah ikut menerapkan skema serupa.
"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda," lanjutnya.
Meski begitu, pemerintah belum merinci kapan tepatnya kebijakan ini mulai diberlakukan. Yang jelas, penerapan WFH satu hari dalam sepekan direncanakan berjalan setelah periode Lebaran. "Pasca-Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," ujarnya.
Saat ini, pemerintah masih menyusun detail teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Nantinya, informasi lengkap akan diumumkan ke publik setelah konsepnya benar-benar matang.
"Nah ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," kata Airlangga.
Baca Juga : Diskon Tarif Tol 30 Persen Saat Arus Balik Lebaran 2026, Cek Jadwal dan Ruas Tol yang Berlaku
Selain waktu pelaksanaan, durasi kebijakan ini juga belum dipastikan. Pemerintah akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi global, khususnya terkait harga minyak dan kondisi konflik di Timur Tengah.
"Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah menilai kebijakan WFH ini berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama dari sektor transportasi harian. Airlangga menyebut penghematan bisa mencapai sekitar seperlima dari penggunaan BBM harian.
"Karena itu ada penghematan dari segi apa, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," tutup Airlangga.
Jika benar diterapkan, kebijakan ini berpotensi mengubah pola kerja di Indonesia, sekaligus menjadi langkah adaptasi menghadapi tekanan ekonomi global.
