JATIMTIMES – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyatakan persetujuannya terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda). Masing-masing terkait penataan perangkat daerah dan perubahan bentuk hukum PT Petrogas Jatim Utama (PJU).
Persetujuan tersebut sekaligus menjadi penegasan Fraksi Demokrat agar reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola energi daerah tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar berdampak pada pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.
Baca Juga : Cegah Kebocoran PAD dari Retribusi, Dishub Segera Terapkan Kontrak Resmi dengan Jukir
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Muhammad Arbayanto, menegaskan bahwa perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) harus dipandang sebagai bagian dari desain besar reformasi kelembagaan di lingkungan Pemprov Jatim.
Menurut dia, perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) membutuhkan landasan hukum yang kuat agar reorganisasi birokrasi berjalan efektif, adaptif, dan memiliki legitimasi dalam mendukung pelayanan publik.
"Lahirnya raperda semacam ini sebagai upaya untuk memberikan dasar hukum dalam pengaturan norma redesain organisasi dan struktur kelembagaan OPD, mengingat dengan raperda ini secara prinsipil dan teknis organisatoris, memang OPD mengalami perubahan tatanan kelembagaannya," ujar Arbayanto.
Fraksi Demokrat menilai, pengajuan raperda tersebut merupakan kebutuhan yuridis sekaligus langkah reorganisasi birokrasi untuk memperkuat fungsi OPD di Jawa Timur, termasuk dalam menjawab kebutuhan pembangunan sektor baru seperti ekonomi kreatif.
"Untuk itulah Fraksi Partai Demokrat memahami bahwa dinamika pengajuan Raperda ini merupakan kebutuhan yuridis nasional sekaligus reorganisasi untuk memperkuat pelaksanaan fungsi OPD di Provinsi Jawa Timur, termasuk mewadahi fungsi ekonomi kreatif," lanjutnya.
Selain menyoroti reformasi birokrasi, Fraksi Demokrat juga memberi perhatian serius terhadap perubahan bentuk hukum PT Petrogas Jatim Utama menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda).
Menurut Arbayanto, transformasi tersebut bukan semata penyesuaian terhadap regulasi nasional, tetapi menjadi kebutuhan strategis Jawa Timur untuk memperkuat kemandirian dan tata kelola sektor energi daerah di tengah meningkatnya kebutuhan energi di masa depan.
Baca Juga : Cara Ambil PIN SPMB Jatim 2026 untuk SMA-SMK, Lengkap Syarat, Dokumen, dan Jadwal Pendaftaran
"Fraksi Partai Demokrat memaknai bahwa raperda ini tidak sekadar melaksanakan ketentuan nasional tetapi juga kebutuhan bagi Jawa Timur sendiri dalam mengelola sumber daya energinya," tegasnya.
Fraksi Demokrat menilai perubahan status hukum PJU akan memperkuat skema pemodalan, tata kelola perusahaan, serta akses pemanfaatan sumber daya energi agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Lebih jauh, perubahan status PJU menjadi Perseroda juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pengembangan energi jangka panjang, termasuk penguatan pasokan dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
"Hal ini menandakan bahwa perubahan status atributif PJU (perseroda) sangat diperlukan sebagai jawaban dari permasalahan kebutuhan hukum serta adanya peningkatan permintaan terhadap tata kelola energi di masa datang, khususnya terkait dengan kebutuhan, pengembangan dan pemanfaatan serta pasokan energi baru dan terbarukan (EBT)," pungkas Arbayanto.
Melalui dua raperda tersebut, Fraksi Demokrat menegaskan komitmennya untuk mengawal reformasi kelembagaan di Jawa Timur agar tidak berhenti pada perubahan struktur, tetapi juga melahirkan birokrasi yang lebih efektif, pelayanan publik yang lebih responsif, serta BUMD yang profesional dan mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
