JATIMTIMES - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026). Dengan mengenakan pakaian dominan berwarna hitam, massa menyuarakan kritik keras terhadap kondisi nasional yang mereka nilai tengah berada dalam fase krisis.
Dalam orasinya, Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2026, Muhammad Azhar Zidan, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi "IGD: Indonesia Gawat Darurat". Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi menunjukkan negara sedang memasuki masa kritis sehingga membutuhkan langkah evaluasi menyeluruh dari pemerintah.
Baca Juga : Proyek Tak Berizin di Pesisir Pecaron Diduga Rusak Mangrove, DPRD Situbondo Minta Proyek Dihentikan
"Kami menyampaikan bahwa sekarang IGD: Indonesia Gawat Darurat. Negara sudah masuk masa krisis dan masa kritis. Indonesia sudah masuk ke dalam masa gawat darurat," tegas Zidan di hadapan massa aksi.
Dalam demonstrasi tersebut, Amarah Brawijaya membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan pertama adalah peningkatan efisiensi dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahasiswa menilai kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak merupakan dampak dari pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Mereka juga mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan BBM yang dinilai semakin membebani masyarakat. Menurut Zidan, masyarakat saat ini harus menghadapi tekanan ekonomi di tengah berbagai program yang menyerap anggaran besar namun dinilai minim evaluasi.
Selain itu, mahasiswa menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih. Terkait MBG, mereka menyoroti dugaan praktik korupsi yang disebut telah terungkap dalam proses hukum.
"Jika ikan kepalanya busuk, badan-badannya pun busuk. Kami yakin kemarin itu hanya segelintir dari kepala-kepala yang busuk. Kami menuntut agar kepala-kepala busuk lainnya dituntut dan diusut, serta badan-badannya pun diusut pula," ujar Zidan mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
Tuntutan berikutnya adalah penolakan terhadap perluasan peran TNI dan Polri di ranah sipil. Massa aksi menilai sejumlah kebijakan dan regulasi yang muncul belakangan berpotensi mendorong kembali praktik dwifungsi aparat keamanan.
Tak hanya itu, mahasiswa juga meminta pemerintah pusat menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Mereka menilai berbagai persoalan yang muncul saat ini merupakan bagian dari sistem yang perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Dalam kesempatan tersebut, Zidan bahkan menyebut pemerintahan saat ini menunjukkan gejala kleptokrasi, yakni kondisi ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat.
Mahasiswa juga menyinggung gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. Menurut mereka, aksi serupa telah berlangsung di sejumlah kota, namun belum direspons secara serius oleh pemerintah.
Baca Juga : Daftar Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Surabaya, Jogja, Medan dan Makassar, Ini Tuntutannya
"Kami memandang pemerintah saat ini sangat tutup kuping dan sangat tidak mendengarkan rakyat sejatinya," katanya.
Zidan mengingatkan bahwa ketidakpekaan terhadap aspirasi masyarakat berpotensi memunculkan gejolak yang lebih besar. Karena itu, mahasiswa meminta seluruh pihak yang dianggap bertanggung jawab untuk dievaluasi dan diperiksa secara menyeluruh.
Aksi di depan DPRD Kota Malang tersebut juga disertai ultimatum kepada para wakil rakyat. Mahasiswa meminta anggota DPRD Kota Malang hadir menemui massa dan menyampaikan sikap atas tuntutan yang diajukan.
Jika tuntutan itu tidak mendapatkan respons, Amarah Brawijaya mengancam akan mengonsolidasikan kekuatan dengan berbagai elemen masyarakat untuk menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
"Hari ini kita aksi. Namun, jika setelah hari ini tidak ada respons dan tidak ada evaluasi, kami menuntut seluruh fraksi perwakilan kita di DPRD Kota Malang untuk turun, maju, dan hadir di tengah-tengah kita," tegasnya.
Menutup pernyataannya, Zidan menegaskan mahasiswa tidak akan menghentikan perjuangan mereka sampai ada respons dari para wakil rakyat. Bahkan, evaluasi dan konsolidasi lanjutan akan segera dilakukan apabila tuntutan tersebut diabaikan.
"Kami merasa DPRD Kota Malang adalah perwakilan kami. Jika mereka tidak menemui kami, malam ini juga kita akan melakukan evaluasi dan konsolidasi yang lebih besar untuk menggelar gelombang massa yang jauh lebih besar lagi," pungkasnya.
