JATIMTIMES - Reformasi kepolisian kembali menjadi sorotan dalam dialog publik yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang bersama Serikat Pengajar HAM Indonesia dan Forum Advokasi Ruang Sipil Malang Raya, Selasa (7/7/2026) malam.
Di hadapan akademisi, aktivis, jurnalis hingga pegiat hak asasi manusia, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana menegaskan bahwa keterbukaan terhadap kritik menjadi bagian penting dalam membangun institusi kepolisian yang dipercaya masyarakat.
Baca Juga : Audiensi di DPRD Situbondo, LSM Pertanyakan Pandangan Umum Fraksi PDIP soal Layanan Kesehatan Gratis
Bagi Putu Kholis, kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Karena itu, Polresta Malang Kota berupaya menciptakan ruang dialog dengan berbagai kalangan agar masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kepercayaan publik dibangun lewat kerja nyata, bukan sekadar pernyataan. Karena itu kami membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk keterbukaan institusi untuk menerima kritik, saran, maupun masukan yang konstruktif,” kata Putu Kholis.
Dialog yang mengangkat tema “Tantangan Polri Hari Ini: Akuntabilitas, Kepercayaan Publik, dan Agenda Reformasi Kepolisian yang Konkret” tersebut juga menghadirkan pengamat kepolisian Bambang Rukminto, akademisi hukum Dr. Muktiono, serta Devi Athok Yulfitri, keluarga korban Tragedi Kanjuruhan. Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, advokat hingga insan pers turut mengikuti forum tersebut.
Dalam kesempatan itu, Putu Kholis menilai tantangan kepolisian saat ini jauh lebih kompleks dibanding sekadar penegakan hukum. Menurutnya, pembenahan budaya organisasi, peningkatan integritas personel, hingga pelayanan yang menghormati hak asasi manusia menjadi pekerjaan besar yang harus terus dilakukan.
“Kami ingin setiap kritik menjadi bahan evaluasi. Seluruh personel kami dorong untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis, profesional, dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat secara cepat serta berkeadilan,” katanya.
Ia menambahkan, Polresta Malang Kota terus memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus memperluas pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga transparansi penanganan perkara melalui optimalisasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) menjadi bagian dari langkah yang sedang dijalankan.
Tak hanya itu, dalam penanganan aksi penyampaian pendapat di muka umum, Putu memastikan jajarannya tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Baca Juga : Manajemen Inventori yang Efektif: Mengapa Integrasi Sistem Menjadi Kunci
“Kami berkomitmen agar setiap pelayanan maupun pengamanan kegiatan masyarakat selalu mengedepankan pendekatan humanis serta penghormatan terhadap HAM. Itu menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri,” tegasnya.
Di akhir diskusi, Putu Kholis juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dengan media massa sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat sekaligus menjaga ruang demokrasi yang sehat.
“Kolaborasi dengan insan pers sangat penting. Kami ingin membangun komunikasi yang terbuka sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap institusi kepolisian,” terang mantan Kapolres Malang ini.
Dari forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk mendorong reformasi kepolisian, di antaranya penguatan mekanisme pengawasan, optimalisasi kanal pengaduan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
