JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat strategi penyerapan tenaga kerja dengan membuka akses kerja melalui berbagai jalur, sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan investasi. Hingga Juli 2026, sebanyak 5.120 tenaga kerja baru telah ditempatkan melalui berbagai skema penempatan kerja.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada 2025, TPT Surabaya tercatat sebesar 4,84 persen dan tahun ini ditargetkan turun menjadi 4,47 persen. Untuk mencapai target tersebut, Disperinaker Surabaya membidik penyerapan 8.838 tenaga kerja baru sepanjang 2026.
Baca Juga : RAPBD-P 2026, DPRD Surabaya Minta Pemkot Buka Potensi Kebocoran
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Agus Hebby Djuniantoro mengatakan, penyerapan tenaga kerja dilakukan dengan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai peluang kerja, baik di dalam maupun luar negeri.
“Untuk penyerapan tenaga kerja yang sudah kami upayakan, sampai dengan Juli 2026 tercatat sebanyak 5.120 tenaga kerja telah ditempatkan. Kami terus membuka berbagai akses agar warga Surabaya memiliki kesempatan masuk ke dunia kerja sesuai kompetensinya,” kata Hebby, Jumat (28/8/2026).
Dari total tersebut, penempatan tenaga kerja berasal dari sejumlah jalur, di antaranya rekrutmen reguler perusahaan sebanyak 2.952 orang, Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK dan perguruan tinggi sebanyak 1.615 orang, penempatan tenaga kerja luar negeri 166 orang, pelatihan dan sertifikasi 120 orang, lowongan kerja aktif melalui ASSIK 160 orang, serta job fair sebanyak 107 orang.
Menurut Hebby, upaya memperluas lapangan kerja juga dilakukan dengan memastikan pembangunan yang dibiayai APBD memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Salah satunya melalui proyek konstruksi yang dikerjakan Pemkot Surabaya.
Hingga Agustus 2026, terdapat 1.820 pekerjaan konstruksi yang telah berkontrak dari total 3.048 rencana pekerjaan konstruksi Pemkot Surabaya pada 2026. Dari pekerjaan yang telah berjalan tersebut, sebanyak 884 tenaga kerja lokal ber-KTP Surabaya telah terserap, sedangkan hingga akhir tahun direncanakan terdapat tambahan penyerapan sebanyak 936 tenaga kerja lokal.
“Untuk jasa konstruksi yang dibiayai APBD, saat ini sudah tercatat 884 tenaga kerja warga Kota Surabaya yang terserap. Kami merencanakan ada tambahan 936 tenaga kerja lokal lagi hingga akhir tahun,” ujarnya.
Selain melalui proyek pemerintah, peluang kerja juga tumbuh dari aktivitas investasi. Hebby menyebut, terdapat 368 perusahaan yang melakukan investasi di Kota Surabaya dengan total penyerapan sebanyak 32.718 pekerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 persen atau lebih dari 16 ribu pekerja merupakan warga ber-KTP Surabaya.
“Ke depan, kami akan terus membuka kesempatan dan memperluas peluang kerja bagi warga Kota Surabaya dengan mendorong investasi yang masuk agar memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, minimal 50 persen,” katanya.
Untuk memastikan warga Surabaya mampu mengisi peluang tersebut, Disperinaker juga memperkuat sisi kompetensi. Pelatihan dan sertifikasi diberikan sesuai kebutuhan dunia kerja, termasuk bagi tenaga konstruksi.
Hebby mengatakan, Pemkot Surabaya terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Salah satunya melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Hingga kini, sekitar 1.700 tenaga tukang telah mendapatkan sertifikasi.
Baca Juga : 4 Mahasiswa PSTG UB Teliti Kerentanan Pantai Sipelot Malang Bersama BRIN
Sertifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal sehingga mampu memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur maupun investasi di Kota Surabaya.
“Pelatihan tidak hanya kami arahkan untuk menjadi pekerja. Kami juga mendorong masyarakat yang memiliki potensi untuk berwirausaha. Setelah mendapatkan pelatihan, mereka akan kami hubungkan dengan industri atau pelaku usaha yang sudah lebih mumpuni agar mendapatkan pembinaan dan pendampingan,” jelasnya.
Menurutnya, pola tersebut penting agar peningkatan kompetensi tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut pada kesempatan kerja maupun pengembangan usaha. “Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pekerjaan maupun kewirausahaan,” imbuhnya.
Tak hanya membuka peluang di dalam kota, Pemkot Surabaya juga mulai menangkap peluang kerja di luar negeri melalui program Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan informasi dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Jawa Timur memiliki target sekitar 26 ribu peluang kerja bagi PMI.
Ia menegaskan, Surabaya akan ikut mengambil peluang tersebut dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur penempatan PMI yang legal dan aman. Sosialisasi akan dilakukan hingga tingkat kecamatan agar masyarakat memahami mekanisme keberangkatan dan tidak terjebak penempatan ilegal.
“Kami akan melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan untuk menjelaskan bagaimana mengikuti program PMI secara legal. Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga tidak salah memilih jalur penempatan,” katanya.
Disperinaker juga berkoordinasi dengan Himbara untuk membuka akses pembiayaan bagi calon PMI, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan lainnya.
“Target Jawa Timur sekitar 26 ribu peluang kerja bagi PMI ini harus ditangkap oleh Surabaya. Kami ingin warga Surabaya bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan tetap mendapatkan pendampingan dan melalui jalur yang legal,” pungkasnya.
