JATIMTIMES - Ketua PW GP Ansor Jawa Timur Musaffa Safril menyoroti persepsi publik bahwa program beasiswa yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terkesan lebih mudah diakses oleh kalangan tertentu yang secara ekonomi sudah mapan.
Menurut Musaffa, berbagai persyaratan yang cukup berat, seperti standar kemampuan bahasa Inggris (TOEFL) dan kriteria administratif lainnya, sering hanya dapat dipenuhi oleh mereka yang memiliki akses pendidikan dan fasilitas memadai.
Baca Juga : Wagub Jatim Emil Apresiasi Kerja Keras BGN dalam Selenggarakan Program MBG
“Jika tidak ada afirmasi dan keberpihakan yang jelas, maka yang menikmati program ini bisa jadi hanya mereka yang secara finansial sudah kuat,” ujarnya.
Karena itu, dia mendorong evaluasi total terhadap sistem rekrutmen dan arah tujuan program. Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk membuka akses yang lebih merata bagi putra-putri daerah, kalangan pesantren, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
Beasiswa negara, tegas Musaffa, tidak boleh terkesan hanya untuk golongan tertentu, tetapi harus menjadi instrumen pemerataan dan keadilan sosial.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa para alumni LPDP, khususnya yang menempuh pendidikan di luar negeri, harus dipastikan kontribusinya bagi bangsa dan negara. Negara tidak boleh dirugikan oleh pihak-pihak yang justru dibiayai oleh uang rakyat.
Setiap penerima beasiswa harus memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dan kembali dengan semangat pengabdian, bukan justru kehilangan orientasi nasional atau berpihak pada kepentingan asing.
Baca Juga : BPJS Ketenagakerjaan Kediri dan DPMPTSP Perkuat Kolaborasi Perluasan Jaminan Sosial
PW GP Ansor Jawa Timur berharap penguatan sistem pembinaan, pengawasan, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan menjadi bagian integral dari program beasiswa. Sebgan begitu, investasi negara ini benar-benar melahirkan generasi unggul yang berintegritas dan setia pada kepentingan nasional.
Ansor Jawa Timur juga menyayangkan dan mengecam konten viral bertajuk “cukup saya WNI, anak jangan” yang dibuat oleh seorang alumni penerima beasiswa LPDP. Konten tersebut dinilai melukai rasa kebangsaan dan mencederai semangat nasionalisme, terlebih disampaikan oleh pihak yang memperoleh pembiayaan pendidikan dari negara.
