JATIMTIMES - Rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Meski sempat muncul perbedaan informasi terkait waktu pelaksanaan, Pemkot Malang memilih berhati-hati sebelum mengambil langkah lanjutan.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengungkapkan, sebelumnya terdapat arahan berbeda dari pemerintah pusat terkait jadwal penerapan WFH. Hal itu membuat pemerintah daerah belum bisa memastikan teknis pelaksanaannya.
Baca Juga : RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA MALANG TAHUN 2025
“Ya, jadi memang kemarin Bu Gubernur pada saat kami diundang menyampaikan akan WFH-nya hari Rabu. Tetapi kemarin dari Menko Perekonomian menyampaikan WFH-nya adalah Jumat,” ujar Wahyu.
Menurut Wahyu, Pemkot Malang juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu untuk menyikapi kebijakan tersebut. Namun hingga kini, seluruh daerah masih menunggu surat resmi sebagai dasar pelaksanaan.
“Kita dari Pemerintah Kota Malang tadi juga kami sudah ngomong dengan Pak Bupati dengan Wali Kota Batu juga kita menunggu surat resmi dari pemerintah. Kita nanti WFH-nya seperti apa. Tapi yang sudah jelas kita WFH kan bukan barang baru ya, kita sudah laksanakan pada saat Covid kemarin,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penerapan WFH bukan hal baru bagi ASN, sehingga sistem pengawasan pun telah disiapkan. Pemkot Malang akan memanfaatkan teknologi untuk memastikan kinerja pegawai tetap optimal meskipun bekerja dari rumah.
“Betul, jadi kan bukan barang baru ini. Jadi untuk pengawasan itu selalu kita akan cek juga terkait dengan WFH. Kita punya teknologi, kita punya sistem yang akan mengecek mereka untuk melaksanakan pekerjaan. Tetapi kan tidak semua,” tegasnya.
Dalam rencana awal, tidak semua ASN akan menjalani WFH. Sejumlah pejabat struktural tetap diwajibkan masuk kantor, sementara sebagian pegawai lainnya berpotensi bekerja dari rumah.
Baca Juga : Lolos SNBP 2026? Ini Panduan Lengkap Daftar Ulang agar Tidak Gagal Registrasi
“Tadi dalam aturan itu tadi untuk pejabat-pejabatnya, untuk eselon 3, eselon 2 kan tetap masuk. Tetapi nanti pada saat nanti karyawan-karyawan yang di bawahnya nanti itu bisa WFH. Tapi nanti kita tunggu saja juknisnya (petunjuk teknis) kita belum terima. Jadi seperti apa nanti kita tunggu juknisnya yang lebih jelas,” imbuh Wahyu.
Di tengah rencana kebijakan WFH tersebut, Pemkot Malang memastikan program rutin bersepeda bagi ASN tetap berjalan. Setiap hari Jumat, seluruh ASN diwajibkan menggunakan sepeda saat berangkat ke kantor sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan sekaligus mengurangi emisi.
“Oh, betul. Setiap hari Jumat kami sudah tetapkan hari Jumat kami seluruh ASN dari Pemerintah Kota Malang ke kantor menggunakan sepeda. Karena tidak jauh juga, rata-rata kan dalam kota. Dan apabila tidak punya sepeda, bisa menggunakan angkutan umum yang ada,” tandasnya.
Kebijakan WFH yang masih menunggu kepastian ini diharapkan dapat segera memiliki kejelasan teknis, sehingga pelaksanaannya di daerah dapat berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
