JATIMTIMES — Lonjakan harga plastik hingga 60 persen dalam beberapa waktu terakhir mulai menekan pelaku usaha, terutama pedagang di pasar tradisional. DPRD Jawa Timur (Jatim) mendorong pemerintah segera mengambil langkah mitigasi sekaligus menyiapkan solusi jangka panjang agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Khusnul Khuluk mengungkapkan, kenaikan harga plastik tergolong signifikan dan dirasakan langsung oleh pelaku pasar. “Saya kebetulan orang pasar, jadi sangat terasa kenaikan harga plastik ini. Kalau saya amati, kenaikannya antara 30 sampai 60 persen,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Baca Juga : Langkah Visioner DPUPRPKP Kota Malang, Lindungi Sumber Air untuk Masa Depan
Menurutnya, plastik masih menjadi kebutuhan utama sebagai kemasan, sehingga lonjakan harga berdampak langsung pada biaya operasional pedagang, khususnya usaha kecil yang belum memiliki alternatif lain.
Karena itu, ia meminta pemerintah melalui dinas terkait, terutama sektor perindustrian dan perdagangan, segera melakukan langkah mitigasi agar harga tidak terus melonjak.
“Saya berharap dinas terkait bisa melakukan mitigasi agar harga plastik ini tidak terus naik. Kalau tidak ada terobosan, kasihan pelaku usaha yang masih sangat bergantung pada plastik,” katanya.
Di sisi lain, Khusnul menilai persoalan ini perlu diselesaikan secara struktural. Pemerintah didorong memperkuat industri daur ulang plastik di dalam negeri guna menekan biaya produksi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.
“Salah satu solusi yang rasional adalah bagaimana pemerintah bisa mendorong daur ulang plastik menjadi bahan baku kembali dengan biaya yang lebih murah,” jelasnya.
Ia menyebut, kenaikan harga plastik diduga dipengaruhi faktor global, mengingat bahan bakunya masih bergantung pada impor. Dinamika geopolitik internasional turut memberi tekanan terhadap harga bahan baku tersebut.
Baca Juga : Daftar Wilayah Paling Panas di Kemarau 2026, Bagaimana Kondisi Jatim?
“Informasi sementara, bahan bakunya ini banyak impor, dan ada pengaruh dari kondisi global. Tapi kita ingin tahu lebih dalam, khususnya dampaknya di Jawa Timur seperti apa,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD Jatim berencana memanggil dinas terkait untuk membahas persoalan ini secara lebih mendalam sekaligus merumuskan solusi konkret.
“InsyaAllah akan kami bahas di komisi, termasuk mencari solusi agar persoalan ini bisa segera ditangani,” pungkas legislator Fraksi PKS ini.
