JATIMTIMES - Nama Djaka Budi Utama, dirjen Bea Cukai menjadi sorotan publik setelah disebut dalam dakwaan kasus dugaan korupsi impor barang tiruan dengan nilai sitaan mencapai Rp 61 miliar. Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai itu muncul dalam sidang perdana yang digelar pada 6 Mei 2026.

Dalam persidangan tersebut, jaksa membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa, yakni pemilik Blueray Cargo John Field, Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri, dan Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan.

Baca Juga : Viral Peserta Seleksi Manajer Kopdes Merah Putih Keluhkan Sistem CAT, Jawaban Disebut Berubah Sendiri

Dalam dakwaan itu, Djaka Budi disebut hadir dalam sebuah pertemuan bersama sejumlah pejabat Bea Cukai dan para pengusaha jasa kargo di sebuah hotel di Jakarta pada Juli 2025. Salah satu pihak swasta yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah John Field.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 Februari 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang, termasuk Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan. Mereka terdiri dari tiga pejabat Bea Cukai, yakni Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan, serta tiga pihak swasta yaitu John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan.

Terkait munculnya nama Djaka Budi Utama dalam dakwaan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum apabila diperlukan.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah masih menunggu perkembangan proses hukum sebelum mengambil langkah lebih lanjut terhadap Djaka. Menurutnya, kemunculan nama dalam dakwaan belum bisa menjadi dasar untuk menonaktifkan seseorang dari jabatannya.

“Ya, kita lihat aja nanti proses hukumnya seperti apa. Kan baru mulai, namanya baru muncul, masa langsung berhenti. Kita tunggu sampai jelas seperti apa kasusnya, baru nanti akan diambil tindakan,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Kamis (7/5/2026).

Ia juga menegaskan Djaka akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Pemerintah, kata dia, telah memiliki mekanisme pendampingan hukum bagi pejabat negara yang menghadapi proses hukum, selama pendampingan tersebut tidak masuk dalam bentuk intervensi.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menegaskan pihaknya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara,” kata Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi masih menunggu perkembangan proses persidangan dan penyidikan lanjutan terkait kasus dugaan korupsi impor barang tiruan yang menyeret sejumlah pejabat Bea dan Cukai tersebut.

Sosok Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama

Djaka Budi Utama resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Jumat, 23 Mei 2025 menggantikan Askolani. Sebelum menduduki posisi tersebut, ia menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024.

Djaka lahir di Jakarta pada 9 November 1967 dan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990. Ia dikenal memiliki latar belakang kuat di dunia militer, khususnya sebagai anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Sepanjang kariernya, Djaka telah menempati berbagai jabatan strategis, baik di lingkungan TNI maupun pemerintahan. Ia dikenal memiliki pengalaman di bidang intelijen, pengamanan, hingga politik dalam negeri, termasuk pengawasan internal lembaga negara.

Pada periode 2021 hingga 2023, Djaka menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Intelijen Panglima TNI dan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan.

Djaka juga pernah menghadapi proses hukum di Mahkamah Militer pada tahun 1999 dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan. Meski demikian, ia tetap melanjutkan karier militernya dan tidak diberhentikan dari dinas TNI.

Dengan pengalaman panjang di bidang militer, intelijen, dan pemerintahan, Djaka diharapkan mampu membawa perubahan dalam kepemimpinannya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Riwayat Jabatan Letjen Djaka Budi Utama

Jabatan Militer

• Komandan Batalyon Infanteri 115/Macan Lauser (2004–2007)

• Komandan Kodim 0908/Bontang

• Komandan Korem 012/Teuku Umar (2016–2017)

• Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat/Danpusintelad (2017–2018)

• Wakil Asisten Pengamanan KSAD (2018–2020)

• Kepala Staf Kodam XII/Tanjungpura (2020–2021)

Jabatan Sipil dan Pemerintahan

• Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam (2021–2023)

• Penasehat Ahli Tingkat III Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan Panglima TNI (2023)

• Staf Khusus Panglima TNI (2023)

Baca Juga : Viral Peserta Seleksi Manajer Kopdes Merah Putih Keluhkan Sistem CAT, Jawaban Disebut Berubah Sendiri

• Penasehat Ahli Tingkat III Bidang Sosial, Budaya, Hukum, HAM, dan Narkoba Panglima TNI (2023)

• Asisten Intelijen Panglima TNI (November 2023–Juni 2024)

• Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Juni 2024–Oktober 2024)

• Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara/BIN (Oktober 2024–Mei 2025)

• Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Mei sekarang).