JATIMTIMES - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantui sektor industri di Jawa Timur. Ribuan pekerja tengah berada dalam posisi rawan setelah sejumlah perusahaan menghadapi persoalan bisnis, mulai dari relokasi produksi hingga terganggunya operasional akibat masalah permodalan.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan setidaknya ada dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur yang berpotensi melakukan PHK massal dalam jumlah besar.
Baca Juga : Listrik Byar-Pet, Komisi E DPRD Jatim Minta PLN Amankan Pasokan Rumah Sakit
Menurut informasi yang diterima dari kalangan serikat pekerja, kedua perusahaan yang disebut berinisial PT J dan PT S itu tengah menghadapi rencana relokasi produksi oleh perusahaan induknya di Jepang.
Said Iqbal menjelaskan perusahaan induk kedua pabrik tersebut berencana mengalihkan fokus bisnis ke komponen kendaraan listrik. Pengembangan industri kendaraan listrik dinilai lebih prospektif dilakukan di Vietnam dibanding Indonesia.
Akibatnya, sebagian aktivitas produksi yang selama ini berjalan di Jatim berpotensi dipindahkan ke negara tersebut.
"Karena di Indonesia rupanya mobil listrik, pabrik mobil listrik tidak kompetitif. Tapi di Vietnam sedang ada kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik. Nah, dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto ini akan memindahkan sebagian. Ini baru diskusi awal. Informasi awal. Ini ribuan juga (yang bisa terkena (PHK)," ujar Said Iqbal, dikutip dari keterangan resminya, Senin (22/6/2026).
Ia menambahkan keputusan itu berkaitan dengan strategi global perusahaan induk yang ingin mempercepat ekspansi di sektor kendaraan listrik.
"Jadi prinsipalnya di Jepang, akan memindahkan produksinya ke negara-negara yang lebih produktif dan mengubah diversifikasi produknya. Jadi mereka akan berfokus di mobil listrik yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia," lanjutnya.
Meski masih dalam tahap pembahasan awal, kabar tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja karena jumlah tenaga kerja yang berpotensi terdampak disebut mencapai ribuan orang.
Mengantisipasi kemungkinan terburuk, Said Iqbal mengaku telah meminta federasi serikat pekerja di bawah naungan KSPI untuk mulai melakukan komunikasi dengan manajemen perusahaan.
Langkah itu dilakukan agar hak-hak pekerja tetap terlindungi apabila relokasi produksi benar-benar terealisasi.
Selain itu, pihaknya juga berencana melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, isu ini tidak hanya menyangkut perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan arah kebijakan industri kendaraan listrik nasional.
Ancaman PHK tidak hanya datang dari sektor otomotif. Di Kabupaten Mojokerto, sebuah pabrik kertas juga disebut menghadapi kondisi yang tidak kalah berat.
Said Iqbal mengungkapkan perusahaan yang dimaksud adalah PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin).
Ia mengaku telah turun langsung meninjau kondisi perusahaan tersebut dan menemukan sebagian besar pekerja sudah tidak lagi aktif bekerja.
Baca Juga : Bulan Bung Karno, Kader PDIP Magetan Gotong Royong Perbaiki Fasilitas Umum
"Dari hasil peninjauan, sekitar 80 persen pekerja saat ini sudah dirumahkan dan berpotensi mengarah pada PHK," ujarnya.
Jumlah pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan disebut mencapai sekitar 2.500 orang.
Persoalan yang dihadapi perusahaan diduga berkaitan dengan modal kerja yang tidak bisa digunakan. Said Iqbal mengatakan dana perusahaan diduga tersimpan di Bank Prima yang telah dilikuidasi sehingga operasional pabrik terganggu.
"Temuannya, 2.500 buruh yang terancam PHK itu diakibatkan ada modal. Modal dari PT Pakerin sekitar, informasinya saya dapat ya di lapangan, Rp 800 miliar sampai Rp 1 triliun modal kerjanya PT Pakerin disimpan di Bank Prima. Nah Bank Primanya dilikuidasi, ya akibat operasional yang tidak sanggup lagi oleh OJK," papar Said Iqbal.
Dana yang disebut mencapai Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun itu kini masih dalam proses penanganan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
Selama dana tersebut belum dapat dicairkan, aktivitas produksi perusahaan sulit berjalan normal. Dampaknya, pekerja tidak bisa bekerja secara penuh dan persoalan pembayaran upah menjadi semakin rumit.
Dalam pertemuannya dengan pekerja, Said Iqbal mengaku para buruh sebenarnya telah membuka ruang untuk penyelesaian melalui skema PHK. Namun para pekerja meminta seluruh hak sesuai kesepakatan tetap diberikan.
"Ketika saya tanya karyawan, bagaimana kalau PHK? Mereka setuju. Nah sudah ada kesepakatan, PHK, buruh yang sudah tidak bekerja itu, bersepakat dengan pimpinan perusahaan, mendapatkan pesangon 1,75 kali aturan. Jadi 1,75 kali aturan yang berlaku. Misal 1 tahun masa kerja, 1 bulan upah, 2 tahun masa kerja, 2 bulan upah, nanti dikali 1,75 sesuai masa kerjanya," papar Said Iqbal.
Masalahnya, skema tersebut hingga kini belum bisa dijalankan karena perusahaan masih menunggu kepastian pencairan dana yang tersangkut.
Karena itu, KSPI bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat disebut tengah mendorong percepatan penyelesaian persoalan tersebut agar nasib ribuan pekerja di Jawa Timur segera mendapat kepastian.
