JATIMTIMES — Ruang pertemuan Balaikota Koesoemo Wicitro pagi itu, Rabu 29 Oktober 2025, tampak berbeda dari biasanya. Seragam putih para aparatur sipil negara (ASN) berpadu dengan wajah-wajah para relawan sosial dan mitra kerja pemerintah kota. 

Mereka datang bukan untuk rapat rutin, melainkan mengikuti Sosialisasi Anti Korupsi yang digelar Dinas Sosial Kota Blitar, sebuah langkah awal membangun budaya integritas dari level paling dasar birokrasi.

Baca Juga : Posyandu Era Baru: Layani Semua Siklus Kehidupan, Bukan Hanya Balita dan Lansia

Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar, Priyo Suhartono, mewakili Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin (Mas Ibin). Di hadapan ratusan peserta yang terdiri atas ASN, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pekerja sosial masyarakat (PSM), pendamping PKH, dan mitra program Rastrada, Priyo menegaskan bahwa komitmen melawan korupsi bukan lagi sekadar slogan, melainkan arah kebijakan strategis Pemkot Blitar.

“Pemerintah Kota Blitar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi korupsi di semua sektor,” ujar Priyo dalam sambutannya. Ia menambahkan, langkah Dinas Sosial menjadi bagian dari arahan langsung Wali Kota agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyelenggarakan kegiatan serupa, menyesuaikan dengan karakter dan stakeholder masing-masing.

Menurutnya, gerakan anti korupsi tidak bisa berhenti di tingkat ASN semata. Harus ada perluasan nilai hingga ke masyarakat yang bersentuhan langsung dengan layanan publik. “Di Dinas Sosial, misalnya, pesertanya bukan hanya ASN, tetapi juga mitra seperti TKSK, PSM, dan pengelola Rastrada. Di Dinas Pendidikan ada guru dan kepala sekolah. Dinas Koperasi melibatkan insan koperasi, dan Dinas Kesehatan dengan tenaga medis. Semua harus bergerak bersama,” tutur Priyo.

Ia menilai, sinergi lintas sektor ini penting agar komitmen anti korupsi tidak berhenti di meja birokrasi. Lebih dari itu, menjadi gerakan sosial yang hidup dalam perilaku keseharian aparatur dan masyarakat. “Kota Blitar sudah menjadi nominator kota percontohan anti korupsi di tingkat nasional. Ini bukti komitmen kita untuk terus berbenah. Dan kami mengapresiasi Dinas Sosial yang sudah menginisiasi kegiatan ini,” tambahnya.

Priyo juga menyebut, kegiatan tersebut terlaksana berkat kerja sama erat antara Pemkot Blitar, Kejaksaan Negeri Blitar, dan Polres Blitar Kota. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tugas lembaga hukum.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Sad Sasminarti, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata upaya membangun kesadaran dan komitmen moral dalam pelayanan publik. Tema yang diangkat, “Bangun Karakter Jujur, Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi”, menjadi pengingat bahwa perubahan besar berawal dari perilaku sederhana.

“Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang pengertian, bentuk, dan dampak korupsi terhadap pembangunan serta pelayanan publik,” ujar Sad saat ditemui usai acara pembukaan. Menurutnya, korupsi tidak hanya merugikan negara dalam angka-angka, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Ia menjelaskan, peserta sosialisasi kali ini mencerminkan keragaman sektor sosial di Kota Blitar. Pesertanya meliputi ASN Dinas Sosial, tenaga kontrak P3K, pendamping PKH, relawan lapangan seperti TKSK dan PSM, serta para pemilik toko mitra Rastrada yang selama ini berperan dalam penyaluran bantuan sosial. Mereka adalah ujung tombak pelaksanaan program-program sosial pemerintah, terutama yang berkaitan dengan distribusi bantuan langsung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Di sinilah pentingnya membangun integritas. Mereka ini berhadapan langsung dengan masyarakat. Kalau mentalnya bersih, program bansos bisa berjalan dengan transparan dan tepat sasaran,” kata Sad menegaskan.

Sosialisasi anti korupsi ini juga menjadi yang pertama kali diselenggarakan oleh Dinas Sosial pada tahun 2025. Namun, Sad berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi bagian dari budaya kerja dan pembelajaran berkelanjutan di lingkup dinas sosial.

“Ini baru awal. Kami berharap bisa menjadikannya tradisi tahunan, bahkan bisa dilanjutkan dalam bentuk pelatihan integritas atau lokakarya etik pelayanan publik,” tambahnya.

Baca Juga : Wujudkan Kampus Berintegritas, UIN Malang Tegakkan Pendidikan Antikorupsi Bersama KPK

Sosialisasi ini menandai babak baru dalam upaya Pemkot Blitar membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Mas Ibin, semangat reformasi birokrasi diarahkan tidak hanya pada efisiensi administrasi, tetapi juga pada pembentukan karakter aparatur.

Program Kota Anti Korupsi menjadi bagian penting dari visi pembangunan jangka menengah daerah. Tidak heran bila Kota Blitar kini masuk nominasi kota percontohan anti korupsi secara nasional. Di berbagai OPD, kegiatan serupa terus digulirkan: pelatihan etika pelayanan, sosialisasi gratifikasi, hingga forum diskusi publik yang melibatkan masyarakat.

Bagi Dinas Sosial, yang bersentuhan langsung dengan program kesejahteraan rakyat, penerapan prinsip anti korupsi menjadi prasyarat mutlak. Pengelolaan bansos, verifikasi data penerima manfaat, hingga proses pencairan dana menuntut akuntabilitas tinggi. Dengan sosialisasi seperti ini, Dinsos berupaya memastikan agar seluruh jajarannya memahami dan menerapkan prinsip tersebut secara konsisten.

Dalam sesi akhir acara, seluruh peserta berdiri dan mengangkat tangan kanan, menyimbolkan komitmen bersama melawan korupsi. Di belakang, spanduk besar bertuliskan “Blitar Menuju Kota Anti Korupsi” menjadi latar foto bersama. Di barisan depan tampak Sekda Priyo Suhartono berdampingan dengan Kepala Dinsos Sad Sasminarti, pejabat dari Kejaksaan Negeri, dan perwakilan Polres Blitar Kota.

Suasana yang hangat itu menjadi penutup simbolik bagi sebuah langkah kecil menuju perubahan besar. Seperti disampaikan Sekda Priyo Suhartono, integritas tidak lahir dari aturan, melainkan dari kesadaran. “Kalau aparatur dan masyarakat sudah punya kesadaran itu, maka sistem akan mengikuti,” ujarnya.

Langkah-langkah seperti yang dilakukan Dinas Sosial hari ini menunjukkan bahwa semangat pemberantasan korupsi di tingkat daerah terus tumbuh. Kota Blitar bukan hanya sedang membangun infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur moral: kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian.

Melalui sosialisasi yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat, pesan yang ingin disampaikan menjadi jelas bahwa pencegahan korupsi bukan tugas segelintir orang, melainkan gerakan bersama yang dimulai dari diri sendiri.

“Kalau kita ingin Indonesia bebas korupsi, kita harus mulai dari karakter jujur,” kata Sad menutup wawancara. Pernyataan itu, sederhana tapi kuat, menjadi cermin arah baru birokrasi Kota Blitar yang berintegritas: dari Balaikota, dari Dinas ke Dinas, menuju pelayanan publik yang benar-benar bersih.