JATIMTIMES - Pemerintah Kota Malang mengalokasikan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sekitar Rp 650-an miliar. Namun, sebagian besar dana tersebut masih terserap untuk belanja pegawai, mulai dari gaji hingga berbagai tunjangan tenaga pendidik.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana SE MM, menyebutkan bahwa dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 400 miliar digunakan untuk kebutuhan gaji dan honor.
Baca Juga : Pemilik Kos di Malang Ditusuk, Pelaku Diamankan Polisi
“Yang jelas gaji saja sudah sekitar 400 an, termasuk P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), dan honor. Jadi memang sebagian besar anggaran terserap di situ,” ujarnya saat diwawancarai di Unisma belum lama ini.
Sisa anggaran kemudian dialokasikan untuk berbagai program penunjang pendidikan. Di antaranya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS), insentif bagi guru PAUD, bantuan untuk Madrasah Diniyah, hingga program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C.
Meski nilai total anggaran terlihat besar, ruang fiskal yang dikelola langsung oleh dinas relatif terbatas. Suwarjana mengungkapkan bahwa anggaran yang benar-benar berada di bawah kendali dinas tidak sampai Rp 20 miliar.
“Yang kami kelola langsung tidak sampai 20 miliar. Secara persentase memang kecil, tapi masih cukup untuk menjalankan program,” katanya.
Kondisi tersebut turut berdampak pada terbatasnya alokasi untuk pembangunan fisik, khususnya rehabilitasi sekolah. Anggaran dari APBD untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan disebut masih minim dan sebagian besar sudah dialokasikan langsung ke sekolah.
Meski demikian, ada angin segar dari pemerintah pusat melalui program revitalisasi sekolah. Pada tahun ini, Kota Malang mendapatkan bantuan untuk sekitar 49 sekolah tingkat SD dan SMP.
Baca Juga : Relokasi Diharap Jadi Solusi, DPRD Kota Malang Soroti Pedagang Pasar Gadang dan Komitmen Pemkot
“Alhamdulillah ada bantuan dari pusat untuk revitalisasi sekitar 49 sekolah. Kami ajukan proposal lengkap dengan foto dan data kondisi sekolah, lalu disetujui,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses penentuan sekolah penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme pengajuan berbasis kebutuhan. Data kondisi sekolah menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Jadi kami kirim proposal, dilengkapi data dan dokumentasi. Dari situ kemudian ditentukan sekolah mana yang mendapatkan bantuan,” pungkasnya.
