JATIMTIMES — Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan sejumlah catatan terkait pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Fraksi PKS ingin regulasi baru nantinya benar-benar berdampak nyata pada optimalisasi potensi bonus demografi serta peningkatan prestasi olahraga daerah. Ketua sekaligus Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa integrasi aturan kepemudaan dan keolahragaan harus mampu menghasilkan kebijakan yang terarah, program terukur, dan anggaran tepat sasaran—bukan sekadar penyederhanaan regulasi di atas kertas.
Baca Juga : Griyashanta Tolak Jalan Tembus, DPRD: Kalau PSU Sudah Diserahkan, Pemerintah Punya Hak Membuka
Menyoroti sektor kepemudaan, Lilik membeberkan data BPS 2024 yang menunjukkan populasi pemuda di Jatim mencapai 20,87 persen dari total penduduk, dengan 58,81 persen di antaranya tinggal di kawasan perkotaan. Angka ini menandakan Jatim tengah berada di puncak momentum bonus demografi.
"Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus pembangunan. Besarnya jumlah pemuda hanya akan menjadi kekuatan apabila tersedia pendidikan berkualitas, lapangan kerja, kesempatan berwirausaha, serta ruang partisipasi yang setara hingga ke wilayah perdesaan, pesisir, dan kepulauan," kata Lilik pada Rapat Paripurna belum lama ini.
Fraksi PKS mendesak Pemprov Jatim untuk menjadikan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai indikator utama kinerja pembangunan daerah. Pemprov juga diminta memperjelas target peningkatan IPP serta menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan (RAD-PK) yang mengoordinasikan intervensi lintas Perangkat Daerah.
Di bidang keolahragaan, Fraksi PKS mengapresiasi rekam jejak Jatim yang konsisten bertahan di posisi tiga besar pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII hingga XXI, serta masuk 10 besar pada Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas). Meski demikian, Lilik memberikan catatan mendasar terkait keberlanjutan dan puncak prestasi olahraga Jawa Timur.
"Jawa Timur memang konsisten berada di tiga besar PON, tetapi pertanyaannya: mengapa kita belum mampu secara konsisten menjadi juara umum? Prestasi olahraga tidak lahir dari instan atau sekadar event, melainkan hasil pembinaan panjang, terstruktur, berbasis data, dan sport science," tegas Lilik.
Baca Juga : Desil Warga Miskin di Situbondo Mendadak Naik dari 2 Jadi 7, DPRD Soroti Proses Pendataan
Ia mendorong Pemprov Jatim untuk membenahi sistem pemandu bakat (talent scouting), pembibitan usia dini, sentra olahraga pelajar, hingga penerapan sport science yang mencakup nutrisi, psikologi, dan biomekanika atlet. Selain itu, Perda baru ini diwajibkan mengamanatkan penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD) yang terintegrasi dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) serta RPJMD daerah.
Terkait dukungan pembiayaan, Fraksi PKS mencermati alokasi program pelatihan kepemudaan Jatim Berdaya sebesar Rp3,624 miliar serta program penghargaan atlet berprestasi Jatim Harmoni sebesar Rp9,3 miliar. Lilik mengingatkan eksekutif agar memperhitungkan secara cermat kemampuan fiskal jangka menengah dan panjang.
"Penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga membutuhkan dukungan fiskal yang tidak kecil. Kami mempertanyakan apakah Pemprov Jatim sudah menghitung kebutuhan anggaran jangka panjangnya? Jangan sampai Perda ini memperluas kewajiban pelayanan, tetapi tidak diimbangi oleh kemampuan pembiayaan yang memadai," pungkasnya.
